Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melaksanakan rapat koordinasi kepala daerah di akademi militer.

Permintaan itu dinilai sebagai simbol kembalinya mileterisme dalam pemerintah.

Peneliti senior Imparsial Bhatara Ibnu Reza menyebut tindakan Gibran seolah sengaja mencontoh sikap Presiden Prabowo saat mengumpulkan jajaran kabinetnya di Akmil.

“Kalau dalam konteks politik, ini menunjukkan bagaimana kembalinya pikiran militarisme ke dalam pemerintahan. Bahwa kalau nggak ada militarisme maka kemudian ini tidak cocok.

Itu sebenarnya indikasi militarisme kembali lagi,” kata Bhatara kepada Suara.com saat dihubungi Jumat (8/11/2024).

Bila alasan rakornas dilakukan di Akmil untuk membangun kekompakan dan disiplin, menurut Bhatara, aktivitas itu tidak perlu dilakukan dengan gaya militer.

“Kalau misalnya tujuannya kekompakan, apakah menjadi sivilian itu tidak bisa kompak? Siviliannya kan di ITB bisa, di UI bisa, di tempat saya di Trisakti bisa,” ujarnya.

Bhatara menyebut bahwa militerisme dalam pemerintahan saat ini bak mengembalikan era Orde Baru (Orba) pada masa Presiden Soeharto. Dia menjelaskan bahwa pada masa itu, pemikiran politik Indonesia didominasi dengan militerisme. Sementara elit politik sipil dikesampingkan.

“Di masa Orba, mulai dari 1966 sampai 1998 itu militarisme menjadi dominan dalam Pemikiran Politik Indonesia. Pemikiran-pemikiran elit politik sipilnya dulu kemudian jadi second class atau third class. Nah sekarang ini diubah-diubah lagi,” ucapnya.

Bhatara menegaskan, simbol kegiatan pemerintah dengan gaya militerisme seharusnya tidak perlu dilakukan.

“Kita kan mau pemerintahan sipil yang kuat, bukan pemerintahan yang semi-militer gitu loh. Nah sekarang apakah bela negara, segala macem yang dilakukan saat ini dipahami harus semua aspek? Atau hanya kemudian rakyat yang harus bersenjata? Ya nggak juga dong. Setiap rakyat itu punya cara bagaimana membela negaranya tanpa harus mengambil senjata,” tutur Bhatara.

Sebelumnya, Wapres Gibran meminta kepada Mendagri Tito Karnavian untuk menggelar rapat koordinasi kepala daerah se-Indonesia di Akmil, Magelang. Pernyataan itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan dalam agenda yang digelar di Kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/11/2024).

“Ini mungkin pak mendagri mungkin tahun depan rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Tiga hari mungkin kepala-kepala daerah ini bisa lima hari penting ini bapak, ibu biar semua sinergi satu visi satu misi untuk indonesia emas,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengimbau juga kepada jajaran pejabat daerah, yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah, untuk tetap menjaga kekompakan, termasuk antara provinsi dengan kota dan kabupaten.